Tuban, infonesianews my id — Aroma dugaan penyimpangan kembali menyeruak dari proyek publik di Kabupaten Tuban. Kali ini sorotan tajam mengarah pada proyek pembangunan saluran drainase di Desa Pucangan, Kecamatan Palang, yang dikerjakan oleh PT Alaric Abadi Cemerlang dengan nilai kontrak mencapai Rp1,9 miliar dari APBD Tuban Tahun Anggaran 2025.
Hasil pantauan sejumlah media dan pemerhati publik di lapangan memperlihatkan bahwa pekerjaan saluran beton jenis U-Ditch tersebut tampak dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis. Beton dipasang langsung di atas tanah galian berlumpur tanpa adanya lapisan dasar (lean concrete atau pasir urug) yang berfungsi sebagai penahan beban dan penstabil struktur.
Seorang pemerhati teknik sipil, Abdur Rasyid, menilai kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius dalam standar konstruksi.
“Kalau fondasi tidak ada, itu sama saja membangun di atas lumpur. Daya dukung tanah tidak stabil, saluran bisa retak, miring, bahkan ambruk. Umur teknis bangunan pasti tidak akan lama,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).
Kuat dugaan, ada pemangkasan item pekerjaan yang seharusnya tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Indikasinya, beberapa material yang semestinya digunakan justru dihilangkan untuk menekan biaya dan memperbesar margin keuntungan kontraktor.
“Kalau benar ada pengurangan item seperti pasir urug atau lean concrete, maka jelas ada potensi kerugian negara,” tambah Abdur Rasyid.
Dugaan permainan kian mencuat setelah muncul kabar adanya praktik “setoran fee” dalam proses tender. Beberapa sumber internal menyebut, kontraktor yang memenangkan proyek diduga harus memberikan imbalan tertentu kepada oknum pejabat di Dinas PUPR Tuban.
“Sudah jadi rahasia umum, yang penting setor, proyek pasti lancar. Urusan mutu belakangan,” ungkap salah satu sumber lapangan yang enggan disebut namanya.
Praktik semacam ini diduga bukan pertama kali terjadi di lingkungan Dinas PUPR Tuban. Sejumlah proyek sebelumnya pun disinyalir bermasalah secara teknis dan administrasi, namun belum pernah mendapat penindakan berarti.
Situasi tersebut memicu kemarahan publik dan aktivis antikorupsi lokal, yang menilai lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik “kongkalikong” antara oknum pejabat dan kontraktor.
“Kami minta Bupati Tuban, Inspektorat, dan unit Tipidkor Polres Tuban segera turun melakukan audit teknis dan investigasi lapangan. Jangan tunggu bangunan rusak dulu baru bertindak,” desak Agus, warga Kecamatan Palang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Alaric Abadi Cemerlang maupun Dinas PUPR Tuban belum memberikan keterangan resmi. Namun diamnya pihak terkait justru memperkuat kecurigaan publik akan adanya praktik tidak sehat dalam pelaksanaan proyek ini.
Proyek drainase bernilai miliaran rupiah tersebut kini menjadi sorotan sebagai simbol lemahnya pengawasan dan integritas dalam pengelolaan APBD Tuban. Publik mendesak agar aparat penegak hukum membuka secara transparan dugaan permainan di balik proyek PUPR Tuban, demi memastikan uang rakyat tidak terus dikorbankan demi kepentingan segelintir pihak.
