Infonesianews my id // Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) senyap di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat, 7 November 2025.
Operasi ini menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, beserta 12 orang lainnya, termasuk pejabat daerah dan pihak swasta. Dugaan utama kasus ini adalah praktik suap terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
KPK menyita sejumlah uang tunai yang diduga merupakan hasil transaksi suap, meskipun detail jumlah dan kronologi penangkapan belum dirinci secara lengkap. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan operasi tersebut dan menyatakan tim masih bekerja di lapangan saat konfirmasi awal. pada Sabtu pagi, 8 November 2025, untuk pemeriksaan intensif. Ia didampingi orang kepercayaannya (inisial KPU) dan enam orang lainnya yang dibawa dari Ponorogo. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka, termasuk apakah akan ditahan atau dibebaskan.
Kasus ini menyoroti isu korupsi dalam pengisian jabatan struktural, di mana pejabat diduga menerima suap untuk memuluskan promosi. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan fokus penindakan pada mutasi jabatan yang melanggar prinsip meritokrasi. Konteks Lebih Luas: Rangkaian OTT KPK Awal November 2025OTT Ponorogo ini merupakan penangkapan kepala daerah ketiga dalam waktu kurang dari seminggu, setelah Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring pada 3 November 2025. Kasus Abdul Wahid melibatkan dugaan pemerasan dengan modus “jatah preman” sebesar Rp7 miliar terkait penambahan anggaran proyek infrastruktur di Dinas PUPR Riau. KPK menyita Rp1,6 miliar dari operasi tersebut, dan Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pejabat lainnya. Total, OTT ini menjadi yang keenam atau ketujuh sepanjang 2025, menargetkan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa dan pengisian jabatan—modus yang sering melibatkan kepala daerah baru menjabat kurang dari setahun.
Ironisnya, penangkapan Sugiri terjadi hanya beberapa jam setelah ia menyampaikan pidato tentang mutasi jabatan tanpa suap, menekankan integritas birokrasi.
Tren ini mencerminkan tantangan KPK dalam memberantas korupsi struktural di daerah, di mana sumpah jabatan sering dikhianati. Hingga saat ini (8 November 2025), KPK terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk potensi jaringan lebih luas.
